Rabu, 28 Oktober 2009

BUKU YURISPRUDENSI - MAHKAMAH AGUNG


BUKU KUMPULAN KASUS DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI
Sistem Terpadu Karya Bersama Pakar Hukum

YURISPRUDENSI: Kaidah hukum baru yang diciptakan oleh para hakim, bersifat kasuistik, dan menjadi salah satu sumber hukum Indonesia.

SYARAT YURISPRUDENSI:
• Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya
• Putusan telah berkekuatan hukum tetap
• Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama
• Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat
• Putusan telah dibenarkan oleh MA-RI

SPESIFIKASI
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Kertas Isi : Ivory Special Paper 50 gr
Cover : Cover Luks dari Linen
Jumlah Halaman : 6.000 Halaman, 7 Jilid
Jumlah Putusan : 806 Putusan

Jilid 1: 259 putusan Perdata Umum 1962–1979
Jilid 2: 168 putusan Perdata Umum 1980–2009
Jilid 3: 110 putusan Perdata Khusus
Jilid 4: 192 putusan Pidana Umum
Jilid 5: 51 putusan Pidana Khusus
Jilid 6: 26 putusan TUN
Jilid 7: Pedoman dan Indeks

1. Perdata Umum 1962–1979 (1.316 hlm.)
2. Perdata Umum 1980–2009 (1.168 hlm.)
3. Perdata Khusus (844 hlm.)
4. Pidana Umum (1.040 hlm.)
5. Pidana Khusus (888 hlm.)
6. TUN (272 hlm.)
7. Pedoman dan Indeks (468 hlm.)

12 BIDANG HUKUM 6.000 HALAMAN
• Perdata Umum
• Perdata Niaga
• Perdata Agama
• Pidana Umum
• Pidana Militer
• Pidana Korupsi
• Pidana HAM
• Pidana Terorisme
• Pidana Illegal Logging
• Pidana Money Laundry
• Pidana Perlindungan Anak
• Tata Usaha Negara

BAHASA YANG BAIK DAN BENAR
* enak dibaca
* untuk memudahkan pembaca masa kini, seluruh putusan sebelum 1973 diubah dengan ejaan baru tanpa mengubah bunyi dan makna
* disempurnakan dengan tata bahasa baku
* dikonsistenkan dengan kata baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia

TAMPILAN MENARIK
* dikemas dengan cover luks berbahan linen
* secara konsisten dimulai dengan halaman baru
* diawali dengan Nomor Register, Tanggal Putusan, Pokok Masalah, dan Kaidah Hukum
* pada bagian kopregel terdapat nama para pihak yang berperkara
* langsung diketahui siapa melawan siapa
* huruf serta jenis hurufnya dipilih demi kenyamanan baca para pengguna


KARYA BERSAMA PAKAR HUKUM INDONESIA

PENGARAH
Dr. H Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua MA)
Drs. H Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua MA)
PEMIMPIN REDAKSI
H Abdul Kadir Mappong, S.H. (Ketua Umum PP Ikahi)
SEKRETARIS REDAKSI
Drs. H M. Fauzan, S.H., M.M., M.H.
DEWAN REDAKSI
Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, S.H. (Tata Usaha Negara)
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (Teori Hukum)
H Atja Sondjaja, S.H. (Hukum Acara/Hukum Perdata)
Drs. H Habiburrahman, M.Hum (Hukum Waris Islam)
Drs. H Taufiq, S.H., M.H.(Hukum Perdata Agama)
Dr. H Abdurrahman, S.H., M.H. (Hukum Agraria)
Iskandar Kamil, S.H. (Pidana Khusus)
Djoko Sarwoko, S.H., M.H. (Pidana Khusus)
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. (Pidana Umum)
H Parwoto Wignyosumarto, S.H. (Hukum Niaga)


PAKAR BICARA:

Ketua Mahkamah Agung RI:
“…ajaran hukum yurisprudensi dimaksudkan untuk menghindari disparitas putusan hakim atas kasus yang sama, yang dapat membingungkan masyarakat pencari keadilan…”
“…untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum pemerhati hukum lain di seluruh Indonesia, dengan himbauan kiranya para hakim Indonesia dapat memiliki buku tersebut guna menunjang tugas pokok hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, sehingga putusan hakim ke depan akan lebih baik dan berkualitas…”
Dr. H Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua MA)


Ketua Umum PP IKAHI:
YURISPRUDENSI:
• Salah satu sumber hukum Indonesia yang dapat dijadikan dasar penyelesaian kasus hukum yang sama
• Harus mendapatkan perhatian yang cukup dari kalangan akademisi maupun praktisi
“Buku ini sangat bermanfaat membantu tugas pokok penegakan hokum bagi Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan hakim Indonesia. Saya berharap para hakim Indonesia kiranya dapat memiliki satu set buku YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ini, dan kiranya perpustakaan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia juga memiliki buku ini”
H Abdul Kadir Mappong, S.H. (Ketua Umum PP Ikahi)

PEDOMAN & INDEKS
• Daftar isi dalam 4 versi: Kronologis, Para pihak, Perkara, dan Tematis, serta Indeks Umum
• Kendali pelacak seluruh isi Yurisprudensi MA-RI
• Sistem penggunaan buku praktis dan mudah
• Terobosan baru kodifikasi Yurisprudensi Indonesia
• Memudahkan hakim, praktisi, maupun mahasiswa dalam pencarian masalah Yurisprudensi Indonesia

1. DAFTAR ISI KRONOLOGIS
• 806 keputusan MA dengan nomor register lengkap
• Termasuk tanggal putusan, pokok masalah, serta nama para pihak
• Disusun secara alfabetis, memudahkan pencarian nama para pihak

2. DAFTAR ISI PARA PIHAK
• Lebih dari 3.000 nama orang maupun badan huum yang menjadi pihak dalam 806 perkara
• Disusun secara alfabetis, memudahkan pencarian nama para pihak

3. DAFTAR ISI PERKARA
• Lebih dari 1.300 perkara dengan nama Penggugat dan Tergugat
• Siapa melawan siapa dalam perkara
• Disusun secara alfabetis, memudahkan pencarian nama Penggugat bersama Tergugat

4. DAFTAR ISI TEMATIS
• Sekitar 2.300-an kata kunci dari pokok masalah dalam 806 perkara
• Disertai nomor register putusan perkara yang bersangkutan
• Disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian tema/masalah yang dikehendaki

5. INDEKS UMUM
• Lebih dari 8.000 entri indeks dari 806 perkara
• Kata atau istilah penting dalam ilmu hukum
• Dihimpun dari Pokok Masalah, Kaidah dan Naskah
• Termasuk nama pihak, ditandai dengan huruf full capital
• Disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian

SISTEM TERPADU
• Seleksi keputusan penting MA-RI
• Disusun bersama para hakim agung sesuai dengan bidang hukumnya
• Memuat keputusan penting kasasi dan PK
• Mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan, serta kepraktisan penggunaannya di lapangan
• Mudah dan praktis dengan pedoman praktis

HARGA TUNAI (Resmi) : Rp. 3.996.000,-

HARGA ANGSURAN 2 BULAN : Rp 2.060.000 + Rp 2.060.000

HARGA ANGSURAN 3 BULAN : Rp 1.415.000 + Rp 1.415.000 + Rp 1.415.000

HARGA ANGSURAN 6 BULAN : Rp 1.245.000 + Rp 670.000 (5X)


Info hub :
Sales Representative
Hj.Nunuk Maslacha 08176684100 - 08111494270

Kisah Pertarungan Hukum Seorang Pegawai Pajak vs WP, Siapa Yang Menang ?

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang digugat hukum oleh seorang Wajib Pajak ke PTTUN (1997).
Dalam kasus gugatan tersebut, PTTUN menetapkan WP memenangkan kasus tersebut atas Kepala KPP. Namun pada level selanjutnya, MA memutuskan bahwa justru Kepala KPP yang memenangkan kasus tersebut.

Apakah kasus sebenarnya ?
Bagaimana PTTUN berkesimpulan bhw WP yang menang ?
Mengapa Kepala KPP akhirnya yang menang ?
Apa dasar hukum MA memenangkan Kepala KPP ?
Poin penting apakah yang perlu kita pelajari agar selalu menang?

Jika anda tertarik, mempelajari kasus-kasus seperti di atas.
Anda bisa membaca buku YURISPRUDENSI- MAHKAMAH AGUNG (7 jilid buku).
Berupa kumpulan kasus-kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.
Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum Indonesia yang dapat dijadikan dasar penyelesaian kasus hukum yang sama.
sebagai ilustrasi, kami akan mengirimkan contoh kasus diatas kepada anda.